oleh: Tengsoe Tjahjono

Sejak dicanangkannya pada Mei 2013 Puisi Menolak Korupsi  (PMK) dimaksudkan sebagai gerakan moral yang dilakukan oleh para penyair Indonesia dalam rangka mengkampanyekan sikap antikorupsi kepada masyarakat melalui penerbitan buku antologi puisi, lomba baca puisi, lomba musikalisasi puisi, pemutaran film-film, diskusi, seminar, orasi budaya, dan pertunjukan seni baca puisi yang semuanya bertemakan antikorupsi. Demikian pula, Memo untuk Presiden (MUP) dihadirkan sebagai gerakan kultural untuk mengawal Presiden dan Wakil Presiden agar setia dengan janji-janji yang telah mereka kemukakan selama ini.

Mengapa memilih puisi? Menurut Sosiawan Leak (Koordinator PMK dan MUP) puisi sebagai anak kandung kebudayaan pada dasarnya dapat berperan sebagai pengingat dan penggugah jiwa kehidupan berdasarkan fakta kebenaran serta nurani kejujuran. Sebab, penyair sebagai individu yang berdaya di dalam jaman –baik sebagai saksi maupun agen perubahan– terbukti mampu melahirkan gagasan secara jernih untuk menangkap suara rakyat, suara jaman, dan suara kebenaran. Dengan mempresentasikan gagasan tersebut lewat penerbitan, mendistribusikan dan menyosialisasikannya secara luas, puisi bisa berfungsi sebagai penjaga moral bagi semua yang terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna Pergerakan

Baik PMK dan MUP memposisikan dirinya sebagai sastra pergerakan. Apa yang dimaksud dengan pergerakan? Gerakan merupakan aktivitas bersama, bukan aktivitas individu. Tentu saja gerakan itu dilakukan demi mencapai sesuatu yang sudah ditetapkan. Dalam bidang organisasi Terry menjelaskan bahwa pergerakan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran yang sudah direncanakan.

Diskusi "Memo Untuk Presiden" di Bulukerto, Cangar. Ki-ka: Yusri Fajar, Tengsoe Tjahjono, Djoko Saryono, Sosiawan Leak

Diskusi “Memo Untuk Presiden” di Bulukerto, Cangar. Ki-ka: Yusri Fajar, Tengsoe Tjahjono, Djoko Saryono, Sosiawan Leak

Kalau kita menyimak sejarah perkembangan bangsa Indonesia secara politis kita mengenal terminologi “pergerakan nasional”. Pergerakan ini biasa dilakukan oleh organisasi modern, misalnya partai politik. Apa tujuan pergerakan mereka? Secara ideal tujuan mereka adalah perbaikan nasib bangsa ke arah yang lebih baik sebab terlalu lama ditindas oleh bangsa kolonial. Ketidakpuasan terhadap segala bentuk ketidakadilan itulah yang mendorong mereka melakukan gerakan.

Lalu, bagaimana dengan keadaan kita dewasa ini? Masih perlukah gerakan itu? Bagi mereka yang tidak gelisah melihat segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penindasan, intimidasi, dan sebagainya, tentu gerakan tidak diperlukan. Namun, bagi mereka yang memiliki kepekaan sosial tinggi dan jiwa solidaritas yang terolah, bisa jadi pergerakan merupakan sebuah keniscayaan. Tentu saja, gerakan tersebut bisa meluas ke berbagai bidang, di mana ketidakadilan dan kesewenang-wenangan tumbuh dengan suburnya. Entah di bidang politik, pendidikan, perlindungan anak, perempuan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, kesenian, buruh dan sebagainya.

Sebagai sebuah gerakan moral dan kultural, PMK dan MUP sangat tepat bila dikategorikan ke dalam golongan sastra pergerakan. Mengapa?

  1. Gerakan ini didukung oleh banyak sastrawan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang memiliki kegelisahan yang sama saat mengetahui secara kasat mata virus korupsi menjangkit dan menyebar ke mana-mana. Gerakan ini bukan aktivitas individual semata.
  2. Gerakan ini bekerja secara bersama melalui puisi yang mereka cipta untuk mempresentasikan seruan moral kepada masyarakat, agar secara filosofis dan edukatif turut mewaspadai munculnya mental korupsi sejak dini, serta mencegah perilaku korup yang lebih akut.
  3. Gerakan ini berjalan sebagai gerakan yang bersifat nirlaba, independen dan mandiri (baik secara ideologi maupun ekonomi). Kegiatan ini harus berdaya untuk terus mandiri secara ideologi dan ekonomi, sehingga puisi yang terangkum di dalamnya senantiasa merdeka dari pemikiran yang bersifat partisan, serta bebas dari pesan sponsor pihak-pihak yang punya kepentingan menyimpang.

Sastra Pergerakan versus Revolusi Mental

Efektifkah sastra pergerakan dalam melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan? Atau bisa jadi hanyalah sebuah kerja sia-sia. Bagaimana jika kita bandingkan dengan revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo di masa kampanye dulu. Untuk menjadikan Indonesia tumbuh ke arah yang lebih baik harus dilakukan revolusi mental. Kira-kira aktivitas mana yang akan menjadi sia-sia: sastra pergerakan atau revolusi mental?

Secara pribadi saya meragukan keberhasilan revolusi mental. Ada tiga hal yang membuat revolusi mental akhirnya akan menjadi sia-sia belaka.

  1. Revolusi mental seakan-akan hanya murni kegelisahan Presiden Joko Widodo. Dia kurang didukung oleh banyak orang. Revolusi mental bukan sebuah gerakan bersama.
  2. Kata ‘revolusi’ mengacu pada perubahan yang amat cepat. Kalau perlu harus dilaksanakan secara radikal. Dan, mengubah mental seseorang (apalagi bangsa) tak mungkin dilakukan secara radikal, kecuali sengaja menciptakan perang.
  3. Mental bangsa Indonesia ini bukan begitu saja terbentuk. Mental itu merupakan habitus yang secara sistemik, struktural, kultural, dan masif dibangun oleh tradisi yang mereka hidupi. Akibatnya, tak mudah mengubahnya secara cepat, apalagi dalam tempo sesingkat-singkatnya. Itulah fakta yang ada.

Lalu, bagaimana dengan gerakan PMK dan MUP? Gerakan ini memang bukanlah gerakan yang akan melakukan revolusi. Jalan sastra bukanlah jalan revolusi. Sebagai gerakan moral dan kultural secara sadar mereka bergerak bukan karena dikejar waktu, namun karena ingin menciptakan atmosfer sehat melalui puisi. Berapa lama? Sangat bergantung pada tumbuhnya kesadaran baru dalam diri setiap warga bangsa melalui sastra yang dibaca atau yang didengar.

Sasaran gerakan PMK dan MUP adalah para pelajar, mahasiswa, pekerja seni, dan masyarakat umum. PMK dan MUP secara sadar tidak menyasar para koruptor. Sebab, tak gampang merevolusi mental para koruptor itu. Tak ada gunanya. Yang paling masuk akal adalah bagaimana membangun tradisi antikorup di kalangan kaum muda. Jika para anak muda pelan-pelan memahami bahwa pelaku korup itu merupakan tindakan jahat dan menyengsarakan banyak orang, diharapkan kelak Indonesia dihuni oleh generasi bersih. Bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun lagi. Tidak apa-apa. Yang penting gerakan ini dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan.

Sastra pergerakan bukanlah sastra yang ingin berdarah-darah dalam menciptakan kesadaran baru demi kehidupan yang lebih baik. Namun, justru melalui bahasa kalbu yang mampu menyentuh bagian batin terdalam, insyaallah Indonesia bersih kelak bisa sungguh terwujud. Jadi, efektifkah sastra pergerakan? Jawabannya sangat bergantung kepada bagaimana cara kita memahami makna kata efektif. Yang jelas, perubahan mental memerlukan waktu panjang. Tak bisa seperti membalik telapak tangan.

Nah, bisa jadi seperti yang ditulis Denny Mizhar dalam puisinya “Di Taman Kota”: tak usah risau Ann!/ dan tak perlu aku harus melapor/ kepada petugas kebersihan dan ketertiban/ sebab mereka pun tahu di mana letak lampu hijau berada/ hanya saja kita tak mampu menembus jaring-jaring kabel/ yang konslet di dalam kantor-kantor dan dalam kepala-kepala/ pejabat korup di kota ini. Begitu bersahaja sebuah sastra pergerakan. Semoga bisa menciptakan kondisi bangsa yang lebih baik di dekade mendatang.

Malang, 4 Februari 2015